Hormati Mantan Presiden

Jakarta, Pelita
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Hadi Utomo menghimbau kepada seluruh elemen bangsa dan masyarakat untuk menghargai dan menghormati mantan Presiden RI dalam rangka membangun bangsa Indonesia ke depan.
Marilah kita hargai dan hormati semua mantan Presiden bangsa ini, baik itu Soekarno, Soeharto (Pak Harto), Habibie, Gus Dur, maupun Megawati. Dan kita harus tempatkan semua dalam kerangka pembangunan bangsa Indonesia, ujar Hadi Utomo, di DPP Partai Demokrat, Selasa (15/1).
Hadi Utomo juga menghimbau kepada semua pihak untuk menempatkan suatu masalah pada kondisi yang tepat. Artinya, tidak mempolemikkan masalah, seperti kasus Pak Harto disaat yang bersangkutan terbaring sakit dalam kondisi yang kritis.
Marilah kita berdoa supaya pak Harto diberikan kesembuhan. Saya yakin pak Harto sama seperti kita semua, imbuhnya.
Lebih lanjut, Hadi Utomo mengaku mendukung langkah penegakkan hukum di negeri ini. Namun hal itu bukan berarti tidak menghormati dan menghargai hak-hak orang lain. Apalagi dengan membabi buta disaat orang lain sedang dirundung kesedihan.
Menurut dia, upaya penegakan hukum dalam menyikapi kasus Pak Harto tidak harus dilakukan murni melalui hukum, seperti proses pengadilan. Akan tetapi, bisa dilakukan dengan pendekatan lain yang kemudian dikaitkan dengan pasal-pasal yang ada di dalam KUHP.
Karena itu, Hadi Utomo menilai sangat tidak tepat jika dalam kondisi Pak Harto yang sedang kritis, lalu semua pihak ramai-ramai ribut mengenai pro kontra terhadap status hukum Pak Harto.
Saat-saat seperti ini saya kira sangat tidak tepat jika berbicara lain-lain yang berkaitan dengan status Pak Harto, ujarnya.
Sementara, Sekjen Partai Demokrat Marzuki Ali menambahkan bahwa dalam proses penegakkan hukum yang dilakukan melalui persidangan sudah jelas bahwa Pak Harto tidak mungkin dimintai keterangan. Bahkan sudah ada keterangan dokter ahli yang menerangkan bahwa beliau sakit.
Dengan adanya keterangan dokter tersebut, otomatis penyidikan itu tidak bisa dilanjutkan. Dan itu juga merupakan penegakan hukum, kenapa harus dipaksa-paksakan, jelasnya.
Karena itu, Marzuki menghimbau kepada semua pihak, termasuk pemerintah atau aparat penegak hukum untuk tidak memaksakan kehendak dengan cara memutar-mutar kasus Pak Harto ke arah politis.
Jika itu diputar-putar ke arah politis, maka semua persepsi yang muncul bisa bermacam-macam, kata Marzuki Ali.
Sementara terkait dengan persoalan lain, DPP Partai Demokrat menyinggung masalah kelangkaan kacang kedelai yang berimbas pada meningkatnya harga pembelian kedelai di tangan pengusaha pengrajian tempe dan tahu di Indonesia.
Dalam hal ini, DPP Partai Demokrat menyerukan kepada pemerintah untuk segera mengambil langkah penyelesaian jangka pendek yang diperlukan dalam rangka menurunkan harga kacang kedelai. Langkah tersebut antara lain dilakukan dengan membebaskan bea masuk impor kacang kedelai ke Indonesia.
Selanjutnya, Partai Demokrat juga meminta kepada aprat kepolisian untuk menindak spekulan kedelai sesuai hukum yang berlaku.(ay).